Presiden Joko Widodo( Jokowi) berdialog menimpa rencana kerja pemerintah( RKP) wajib berorientasi pada hasil. Ia menyoroti aktivitas berangkat dinas serta riset banding yang banyak memakan anggaran.
” Program wajib orientasi hasil, wajib terdapat return ekonomi- nya. Wajib fokus, jangan hingga anggaran diecer- ecer ke dinas- dinas, seluruhnya diberi skala prioritas tidak jelas,” kata Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Senin( 6/ 5/ 2024).
” Terdapat peningkatan( anggaran) 10 persen, seluruh diberi 10 persen. Ndak jelas prioritasnya yang mana,” imbuh ia.
Jokowi mengantarkan perihal ini dikala membagikan arahan pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pengembangan Nasional( Musrenbangnas) 2024. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Departemen Perencanaan Pembangunan Nasional( PPN/ Bappenas).
Ia menuturkan anggaran terpakai buat aktivitas rapat serta riset banding yang sangat banyak, dijadikan pelajaran masa kemudian. Jokowi berharap perihal tersebut tidak terjalin lagi di setelah itu hari.
” Jangan hingga anggaran dipakai buat rapat- rapat mayoritas serta riset banding yang mayoritas. Telah itu masa kemudian, tetapi masa depan jangan hingga itu terjalin lagi,” tegas Jokowi.
Tidak hanya itu, Jokowi pula memohon supaya rancangan kerja yang disusun pemerintah pusat ataupun wilayah wajib pas sasaran serta strategis. Baginya, dengan begitu APBN serta anggaran pemasukan belanja wilayah( APBD) bisa terasa khasiatnya.
” Program wajib pas sasaran serta strategis. Maksudnya APBD, APBN betul- betul khasiatnya keliatan, sebab pas sasaran,” ucapnya.
Ia kembali mencontohkan rencana anggaran yang hasilnya tidak cocok rencana. Ialah anggaran yang diajukan buat penindakan stunting, malah dibelokkan buat urusan tidak terpaut.
” Jangan hingga terdapat aku liat anggaran buat stunting diberikan ke puskesmas jadinya( terbuat bangun- red) pagar puskesmas. Terdapat, jangan bilang tidak terdapat. Terdapat. Tidak terdapat hubungannya stunting sama pagar,” ucap Jokowi.
” Aku berharap Musrenbangnas ini dapat jadi sekrup penyambung jadwal pembangunan pusat, provinsi, kabupaten serta kota, supaya seluruhnya in line, seirama serta pas sasaran serta hasilnya betul- betul di rasakan oleh rakyat,” pungkasnya.
Dampak Kurangnya Skala Prioritas
Ketidakjelasan dalam skala prioritas APBN dapat berdampak negatif pada efektivitas program-program pemerintah. Dana yang seharusnya digunakan untuk memprioritaskan bidang-bidang krusial seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan penanggulangan kemiskinan, mungkin tersebar tipis di berbagai proyek tanpa dampak yang signifikan.
Penilaian dan Koreksi Jokowi
Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi mendalam terhadap alokasi dana yang telah dilakukan. Koreksi yang tepat dapat dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya yang berharga dialokasikan dengan cara yang paling efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas bangsa.
Dengan memperjelas skala prioritas dalam APBN, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Langkah-langkah tersebut adalah bagian integral dari upaya membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan kemakmuran jangka panjang Indonesia.
Average Rating